Latar Belakang
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, memberikan lampu hijau kepada Hakim MK Arsul Sani untuk memberikan hak jawab kepada media terkait tudingan ijazah palsu yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Bareskrim. Palguna menegaskan bahwa pernyataan Arsul Sani ke media diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Fakta Penting
“Dengan senang hati, silakan. Sesuai dengan UU Pers,” ujar Palguna saat dihubungi, Minggu (16/11/2025). Ia menjelaskan bahwa Hakim Arsul Sani dapat menyampaikan hak jawab yang bersifat personal, asalkan tetap relevan dengan konteks pemberitaan. Palguna juga mengingatkan bahwa pernyataan tersebut harus tetap berada dalam batas yang tidak mengganggu ranah profesionalisme media.
Dampak
Keputusan Palguna ini membuka jalan bagi Hakim Arsul Sani untuk memberikan klarifikasi yang diperlukan mengenai polemik ijazah palsu. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas yang harus diperhatikan media dalam melaporkan kasus serupa, terutama ketika melibatkan tokoh publik dan masalah sensitif seperti integritas profesional.
Penutup:
Dengan memberikan lampu hijau kepada Hakim Arsul Sani, MKMK menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan kebebasan pers. Namun, bagaimana media akan menangani klarifikasi ini menjadi ujian tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berita dan etika jurnalistik.
