PBB Kritik Vonis Hukuman Mati untuk Eks PM Bangladesh Hasina
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis pernyataan penting terkait vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada mantan perdana menteri Bangladesh, sheikh hasina. PBB menyebut bahwa hukuman ini tidak seharusnya diberikan kepada Hasina, yang saat ini bersembunyi di India.
Latar Belakang Kasus
Hasina dituduh memerintahkan penumpasan berdarah terhadap pemberontakan mahasiswa tahun lalu, yang akhirnya menggulingkannya dari kursi perdana menteri. Dalam persidangan yang dilaporkan AFP pada 17 November 2025, dia dijatuhi hukuman gantung secara in absentia atas kejahatan kemanusiaan. Aksi keras tersebut menewaskan hingga 1.400 orang antara Juli dan Agustus 2024.
Fakta Penting
PBB menilai bahwa kasus ini menjadi momentum penting bagi para korban, namun kritik keras ditujukan kepada vonis hukuman mati yang dijatuhkan. Sumber terpercaya menyebut bahwa keputusan ini menimbulkan polemik internasional, terutama karena situasi keamanan di Bangladesh yang semakin tidak stabil.
Dampak Sosial dan Politik
Vonis ini tidak hanya menjadi sorotan di tingkat nasional, namun juga menarik perhatian internasional. Kritik dari PBB menambah tekanan pada pemerintah Bangladesh untuk merevisi keputusan hukumannya. Sementara itu, Hasina tetap bersembunyi di India, menunggu langkah selanjutnya dalam kasus ini.
Penutup
PBB menegaskan bahwa hukuman mati tidak seharusnya diberikan dalam kasus ini, mengingat dampak sosial dan politik yang luas. Pertanyaan besar kini mengemuka: apakah vonis ini akan direvisi, ataukah Bangladesh akan terus dalam situasi ketidakstabilan?
